Segala urusan pemerintah kamboja diatur oleh. Sementara itu, pemerintahan Khmer Merah ini cenderung bersikap memusuhi tetangganya, pemerintahan Vietnam, dan nantinya akan menimbulkan konflik dengan Vietnam. Segala urusan pemerintah kamboja diatur oleh

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 2 Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah yang diisi oleh pegawai. Beri Rating. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah. JAKARTA, KOMPAS – Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN sejatinya bisa mengecam berbagai pelanggaran hak asasi manusia, demokrasi, dan tata. Monarki. Liputan6. 7. 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi adalah segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Selain itu pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota 2. Urusan Pemerintahan: Problema dan Rekomendasi Kebijakan Desain Besar Otonomi Daerah. Raja di Kamboja hanya berfungsi sebagai kepala negara sedangkan segala urusan pemerintahan diatur oleh perdana menteri. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pemban tuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam. Penafsiran ini dapat diminta. urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengaturan lebih rinci atas pembinaan dan pengawasan di UU Nomor 23 Tahun 2014 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Dalam arti luas, pemerintahan merupakan segala urusan yang dilakukan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negaranya sendiri. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Otonomi yang nyata b. 25 23 The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah DI Negara Republik Indonesia, dalam Ibid. 8+ Ciri-Ciri Negara Kesatuan Beserta Contoh dan Penjelasannya. com Meskipun bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah kerajaan, namun kekuasaan Raja dibatasi oleh konstitusi yang diberlakukan. Ketiganya diatur dalam UU No. Prihatin Pemilu Kamboja, AS Pertimbangkan 'Langkah Hukuman'. Ibu kota negara Kamboja adalah Phnom Penh. 6. Sistem yang digunakan sangat berpengaruh pada kegiatan dan pencapaian tujuan bersama. Segala urusan baik politik, pemerintahan, dan hukum terikat dengan negara penjajah. 4. yang menyatakan bahwa “kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah pusat”. WebSetelah cukup lama Profesi Advokat berpraktik di bawah Pengawasan Pemerintah secara langsung, akhirnya Profesi Advokat meraih kemandirian dan segala urusan pembinaan dan pengawasan diberikan kepada Profesi Advokat untuk menentukannya sendiri. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. Ada kalanya terjadi beberapa “perselisihan”. Cara pertama yaitu sentralisasi. 7 ayat 1 UU No. Negara kesatuan memiliki sejumlah kelebihan sebagai berikut: Berbagai kepentingan da urusan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu media dalam negeri. ABSTRAK Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,hal ini dari pemberian kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. b. KOMPAS. Hal itu diatur dalam Pasal 10 sebagai berikut. nɛ. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang. Segala bentuk administrasi negara Kamboja dilakukan oleh dewan menteri yang dipimpin Perdana Menteri (PM). Menurut Suparmoko mengartikan otonomi. 1. Tentunya untuk mengelompokan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud didasarkan pada kriteria-kriteria yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Sebagai pendukung otonomi daerah, maka kebijakan pengelolaan pajak daerah tidak terlepas dari arah kebijakan otonomi daerah yang. Wilayah yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah luas. Kesepakatan diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno dan Menteri Pariwisata Kamboja Thong Khon, Selasa. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Penerimaan keanggotaan wajib didasarkan atas kriteria berikut: (a) letaknya secara geografis diakui berada di kawasan Asia Tenggara; (b) pengakuan oleh seluruh Negara Anggota ASEAN; (c) kesepakatan untuk terikat dan tunduk pada. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Pasca berakhirnya Perang Vietnam di tahun 1975 dengan kemenangan pihak komunis, Kamboja dikuasai oleh Khmer Merah & negara. Daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi Pemerintahan yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai yang diselenggarakan Pusat. Keuntungan sistem sentralisasi:Susunan organisasi kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah yaitu sebagai berikut: Tahapan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut: Tahun 1978-1983, Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (MENMUD UPW), oleh Ny. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sistem Politik dan Pemerintahan Kamboja. Adapun menurut Suparmoko (2002), otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan. 4) Tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Hmm, lalu apa saja, ya, bentuk pemerintahan yang ada? Check these out! 1. Hal tersebut terlalu beresiko bagi negara yang dilindungi sehingga sistem protektorat sudah tidak diterapkan lagi pada zaman sekarang. Teks prosedur yang memuat kearifan lokal, potensi alam, atau lingkungan hidup. 3. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kedua, Pemerintahan daerah dalam mengatur pengelolaan kepariwisataan sektor wisata alam diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dibentuk peraturan daerah. (Pasal. Sedangkan secara konstitusional struktural hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan. Segala urusan baik politik, pemerintahan, dan hukum terikat dengan negara penjajah. 7. Sementara itu, Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan. Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat dalam satuan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, diatur dalam pasal 6A ayat 1. kewenangan daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Desa adalah desa dan desa adat. (New) Pemerintah terdiri dari Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri [s], menteri dan ketua organisasi kementerian-setara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Negara dipimpin oleh raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Dalam Pasal 10, urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan. Beberapa konflik yang pernah terjadi di Kamboja seringkali disebabkan oleh faktor persaingan kekuasaan diantara para kalangan elit yang ada. Indonesia adalah negara yang turut serta. Presiden merupakan lembaga negara yang punya kekuasaan menjalankan pemerintahan dan dibantu oleh seorang wakil dan para menteri. WebSegala kebijakan mengenai politik luar negeri diatur oleh Pemerintah Pusat. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat sesuai dengan UU No. 2. Mekanisme pengelolaan keuangan negara. ** ) (7)Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Berdirinya Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singosari yanng runtuh akibat serangan. Hum Hukum adminstrasi negara menghendaki bagaimana pemerintahan dikelola dan diselenggarakan dengan baik. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan. Pasal 18Aurusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dengan begitu media dalam negeri Kamboja diatur dengan ketat oleh pemerintah. Dengan begitu media dalam negeri Kamboja diatur dengan ketat oleh pemerintah. 32 Tahun 2004 diantaranya: 1. Menurut UUD 1945, kedaulatan berasal dari rakyat dan berada di tangan rakyat. Berdasarkan sensus penduduk pada 2020, jumlah penduduk Kamboja diperkirakan. dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Menurut Tolib dan Nuryadi dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X (2016:126), terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang, serta hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu: 1. Untuk urusan pemerintahan yang dapat. ”Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. 2. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. perdana menterimaafPada tahun 1989, pasukan tentara Vietnam mundur dari Kamboja. Dilaporkan VOA Indonesia, Rabu (7/9/2022), pada akhir Agustus pemerintah Kamboja mengakui perlu melakukan. Menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat atau otonomi daerah12. Pembangunan Daerah Secara umum, tujuan pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik, mampu memahami, menganalisis, dan ikut memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, dengan berbagai karakter yang berdimensi spiritual, personal, sosial, dan intelektual. Pemerintahan Konkuren yang belum diatur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Penerimaan keanggotaan wajib didasarkan atas kriteria berikut: (a) letaknya secara geografis diakui berada di kawasan Asia Tenggara; (b) pengakuan oleh seluruh Negara Anggota ASEAN; (c) kesepakatan untuk terikat dan tunduk pada. Suatu negara mempunyai bentuk kenegaraan koloni ketika negara tersebut berstatus sebagai jajahan dari negara lain. Adapun penjelasan dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Meningkatkan pelayanan umum. menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara 1 BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KELURAHAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN PERATURAN. bawahnya oleh pemerintah daerah. KOMPAS. Ketidakmandirian daerah berarti. Namun demikian pengertian otonomi tidak dapat dimaknai sebagai lepasnya tanggung jawab dan kontrol dari pemerintah pusat. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. 4. cit. Bentuk pemerintahan Indonesia disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa,. Raja Kamboja. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan. Sistem politik Kamboja mengalami perjalanan yang panjang sejak kemerdekaannya tahun 1953 dan diwarnai berbagai kerusuhan serta konflik. Mereka diduga korban penipuan dengan. (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. tanggal 30 September 2016 segala. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penciptaan dan kekuasaan satuan subnasional. ”. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: a. Bentuk sistem. Pemerintahan Absolut. Bentuk republik berlaku sejak bangsa Indonesia merdeka dan membentuk negara modern yang diproklamasikan pada 17 Agustus. Penyediaan sarana. Buku paket peserta Buku penunjang yang memuat. - Mengawasi pelaksanaan tugas di bidangnya. PEMERINTAHAN – DAERAH 2014 UNDANG-UNDANG NO. Adapun kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai berikut: 1. Pd Diposting pada 19 November 2023. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Undang-undang atau UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan. Negara kesatuan merupakan bentuk negara tunggal yang kekuasaan tertinggi ada di pemerintah pusat. Pemerintahan juga berarti segala urusan yang dilakukan oleh negara, urusan tersebut dilakukan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat sekaligus menjadi kepentingan negara. 4. s. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh. 2. Dalam ajaran rumah tangga ini tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah pusat dan oleh daerah-daerah otonom yang dapat. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam s istem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintah pusat pun berbeda dengan urusan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penuh milik pemerintah pusat diantaranya urusan pertahanan, politik luar. Berdasarkan konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar. dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya akan tetapi kedudukannya tetap merupakan subsistem dari sistem pemerintahan negara. Oleh karena itu, urusan pemerintahan absolut tidak berhubungan dengan asas desentralisasi atau otonomi. 2. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi. dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau 5) Urusan Pemerintahan yang peranann ya strategis bagi. Asas dekonsentrasi adalah pendelegasian sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada kepala daerah. S. Undang -Undang No 23 Tahun 2014 Mengatur Tentang Pembagian Wilayah Negara, Kekuasaan Pemerintahan, Urusan Pemerintahan, Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut Dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan, Penataan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Perda Dan Perkada, BUMD, Pelayanan Publik,. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masalahnya adalah: Pertama, kewenangan penyelenggaraan urusan bidang Agama oleh pemerintahan pusat di daerah. Sesuai dengan konstitusi tahun 1993, Kamboja merupakan negara dengan bentuk kerajaan yang menjalankan sistem politik demokrasi pluralisme, liberal dan ekonomi pasar. Dengan demikian, Pemerintah Pusat tidak dapat ikut campur dalam mengatur urusan dan fungsi Pemerintah Daerah. Perbandingan administrasi negara merupakan ilmu yang baru apabila dibandingkan dengan ilmu perbandingan politik, yang sudah dikaji sejak zaman Aristoteles. Hubungan. Kamboja menjadi salah satu anggota ASEAN sejak 1999 dan. UU No. Kamboja selama masa kekuasaan Khmer Merah dan baru tampil kembali dalam panggung politik setelah Kamboja di invasi oleh Vietnam. Berikut adalah bunyi pasal 18B UUD 1945: Pasal 18B. Urusan keuangan. 2) Tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “ tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Pemerintah pusat dalam arti singkat adalah presiden. dan hubungan sexual diatur langsubg oleh pemerintah. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat, kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, sistem pemerintahannya presidensial, serta bentuk pemerintahan demokrasi. 32 Tahun 2004. Ayat (5): Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dari isi dari pasal tersebut, terdapat dua inti yang menjadi pokok penjelasan dari pasal 18 ayat 5 UUD 1945 ini. 1 Mei 2019 Tabrani Diansyah, MadaApriandi Zuhir dan Iza Rumesten RS 16 Abstract: The enactment of Law Number (23) of 2014 concerning Regional Government as amended by Law number (9) of 2015 concerning Second Amendment to Law Number (23) of 2014A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG. Dalam UU No. Perda di bidang pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat10Kamboja menjadi salah satu anggota ASEAN sejak 1999 dan. Berdasarkan konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Raja di Kamboja berfungsi sebagai kepala negara sedangkan jika untuk urusan pemerintahan diatur perdana menteri. b. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. 7. 1. Kamboja menjadi sebuah negara berdaulat sejak kepergian Perancis dari Indochina sekitar 1955. Daerah sering mengalami kesulitan untuk menegakan peraturan dalam penegakan perda tentang tata ruang daerah karena urusan pertanahan dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Webbertentangan dengan kepentingan nasional, yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berikut isi perubahan dalam Amandemen ketiga UUD 1945: Baca juga: Amandemen Ketiga UUD 1945: Latar Belakang dan Perubahannya. 2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Politik nasional di Kamboja mendapat tempat ketika pembuatan konstitusi nasional di tahun 1993. Kebudayaan di Kamboja terutama terkait dengan agama, yaitu Theravada Buddhisme. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. WebJan 2008. TERKINI.